FKPK KALTIM ; Calon Gubernur Harus Berani Hanguskan Tambang Ilegal

Friday, 13 September 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Irwansyah (Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuda Kalimantan Timur)

Foto : Irwansyah (Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuda Kalimantan Timur)

MAKLUMATNUSANTARA.COM – SAMARINDA – Forum Komunikasi Pemuda Kalimantan Timur (FKPK) tantang para bakal pasangan calon Gubernur Kaltim untuk pengentasan tambang di ilegal.

Hal ini dilakukan FKPK sebagai langkah konkret dari kaum muda untuk melihat narasi calon pemimpinnya dalam pemberantasan penambangan ilegal di Kaltim.

“Kita siap melaksanakan FGD (Focus Group Discussion) terkait tambang ilegal di Kaltim,” ungkap Ketua FKPK Irwansyah Samarata, Jumat (13/9).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Irwan menyebutkan FGD yang kelak akan dilaksanakan tersebut untuk melihat konsep pengentasan aktivitas penambangan ilegal dari wilayah hulu hingga hilir. Dari bentuk kebijakan sampai dengan penegakkan hukum.

“Di Kaltim saat ini sangat marak tambang ilegal yang beroperasi. Kami mengimbau kepada penegak untuk untuk menindak para pelaku dan menghanguskan tambang ilegal yang ada di Kaltim,” ungkapnya.

Pihaknya juga berharap di tahun politik ini agar para calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim dapat berkomitmen untuk menghanguskan tambang Ilegal di Benua Etam. Sebab, adanya Ibu Kota Nusantara sejatinya telah membuat Kaltim menjadi sorotan dunia.

“Tetapi ternyata masih banyak persoalan lingkungan yang belum teratasi khususnya dalam hal perusakan alam dengan maraknya tambang ilegal. Kami berharap para calon pemimpin kaltim berkomitmen untuk tuntaskan tambang ilegal,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara mengenai pertambangan ilegal yang ada di Indonesia. Bagi Bahlil, untuk menyelesaikan persoalan tambang ilegal itu diperlukan kesadaran semua pihak (kesadaran kolektif), mulai dari pemerintah, DPR RI, masyarakat dan aparat penegak hukum.

“Terkait dengan illegal mining, kita akan buat forum khusus untuk berdiskusi. Saya akan bongkar saja karena saya mantan pengusaha jadi agak sedikit tahu,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Selasa (27/8) lalu.

Berita Terkait

BBPJN Kaltim Kebut Kemantapan Jalan Bontang-Sangatta
Pendampingan PPID Kabupaten Kutai Barat pada Sengketa Informasi di Komisi Informasi
Hadapi Penerapan KUHP Baru, Darlis Tekankan Sinergi Pemprov–Kejati
Aktivitas Ilegal Masih Terjadi, DPRD Kaltim Soroti Efektivitas Papan Larangan di Bukit Soeharto
Dialog Kebangsaan Yang Digagas DPD IKAL Lemhannas Kaltim Bersama Uniba dan OIKN Menghasilkan Empat Point Rekomendasi Penting
Dosen FH Uniba Kritik Kelalaian Pengelola Grand City: “Developer Harus Bertanggung Jawab Pidana atas Tragedi 6 Anak Tewas”
HMI; Fahutan Unmul Hanya Pencetak Alumni Atau Mencetak Lulusan Siap Bersaing?
Respon Anggota DPD RI Dapil Kaltim Yulianus Henock Soal Demo 28 Agustus di Jakarta

Berita Terkait

Wednesday, 17 June 2026 - 00:22 WITA

BBPJN Kaltim Kebut Kemantapan Jalan Bontang-Sangatta

Tuesday, 13 January 2026 - 20:35 WITA

Pendampingan PPID Kabupaten Kutai Barat pada Sengketa Informasi di Komisi Informasi

Saturday, 13 December 2025 - 20:04 WITA

Hadapi Penerapan KUHP Baru, Darlis Tekankan Sinergi Pemprov–Kejati

Friday, 12 December 2025 - 15:12 WITA

Aktivitas Ilegal Masih Terjadi, DPRD Kaltim Soroti Efektivitas Papan Larangan di Bukit Soeharto

Wednesday, 19 November 2025 - 15:28 WITA

Dosen FH Uniba Kritik Kelalaian Pengelola Grand City: “Developer Harus Bertanggung Jawab Pidana atas Tragedi 6 Anak Tewas”

Berita Terbaru

Foto: Proses pengerjaan di ruas jalan Bontang-Sangatta oleh BBPJN Kaltim.Foto by BBPJN Kaltim

Kaltim

BBPJN Kaltim Kebut Kemantapan Jalan Bontang-Sangatta

Wednesday, 17 Jun 2026 - 00:22 WITA

Nasional

Menjaga Daulat Energi, Merajut Ketahanan Nasional

Monday, 18 May 2026 - 13:17 WITA