Oleh: Hajaturamsyah, S. Hut., M.M
Wakil Sekretaris DPD IKAL Lemhannas Kalimantan Timur
Indonesia hari ini berada di persimpangan jalan geopolitik yang rumit. Di tengah ketidakpastian rantai pasok global dan urgensi transisi energi hijau, ketahanan nasional tidak lagi bisa didefinisikan sekadar lewat kekuatan militer konvensional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketahanan sebuah bangsa kini bertumpu pada kemampuan mengamankan energinya (energy security) sekaligus merumuskan strategi pemikiran yang adaptif terhadap perubahan zaman.
Dalam konteks inilah, penunjukan Prof. Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A., Ph.D., sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi, yang disusul dengan terpilihnya beliau secara aklamasi sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL Lemhannas) periode 2025–2030, menjadi sebuah momentum yang sangat strategis bagi arah kebijakan bangsa.
Sinergi antara jabatan penasihat istana dan nakhoda rumah besar pemikir nasional ini memicu satu pertanyaan krusial: bagaimana mengawinkan daulat energi dengan ketahanan nasional yang utuh?
Jangkar Pengalaman Lintas Era
Untuk menjawab tantangan masa depan, Indonesia membutuhkan figur yang tidak hanya teoretis, tetapi juga kenyang dengan pengalaman empiris. Purnomo Yusgiantoro adalah salah satu dari sedikit “begawan” yang memiliki kombinasi langka tersebut. Sepak terjangnya membentang lintas tujuh era presiden, sebuah bukti nyata bahwa keahliannya melampaui sekat-sekat politik praktis.
Sebagai lulusan Teknik Perminyakan ITB yang kemudian meraih gelar Doktor dalam Ekonomi Mineral dari Colorado School of Mines, fondasi akademis Purnomo sangat solid. Rekam jejaknya sebagai Menteri ESDM selama tiga periode (2000–2009) dan kiprah internasionalnya sebagai Sekretaris Jenderal sekaligus Presiden OPEC pada tahun 2004, memberikan Indonesia posisi tawar yang kuat di panggung diplomasi energi dunia.
Namun, energi tidak berdiri sendiri. Saat dipercaya menjadi Menteri Pertahanan (2009–2014), Purnomo mengintegrasikan konsep energi ke dalam doktrin pertahanan melalui cetak biru Minimum Essential Force (MEF). Pengalaman-pengalaman inilah yang membentuk cara pandangnya: bahwa energi adalah instrumen pertahanan, dan pertahanan adalah pelindung kedaulatan energi.
Paradoks Transisi dan Jaminan Ketahanan Energi
Sebagai Penasihat Khusus Presiden Prabowo Subianto, tugas Purnomo tidaklah ringan. Ia dihadapkan pada target ambisius swasembada energi dan transisi menuju netralitas karbon. Di sinilah tantangan nyata Indonesia dimulai: bagaimana mengejar target penurunan emisi tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi?
Meminjam analisis dari penelitian di Journal of Energy Security yaitu :
“ketahanan energi sebuah negara berkembang tidak boleh hanya fokus pada aspek lingkungan (sustainability), melainkan harus menjamin aspek keterjangkauan (affordability) dan ketersediaan (availability). Jika transisi energi dilakukan terburu-buru tanpa fondasi industri dalam negeri yang kuat, risiko energy poverty (kemiskinan energi) justru dapat mengancam stabilitas sosial-ekonomi masyarakat.”
Di sinilah kerangka kerja 5A yang sering digaungkan Purnomo menjadi sangat relevan: Availability, Accessibility, Affordability, Acceptability, dan Sustainability. Ketersediaan energi bersih harus bisa diakses bahkan oleh masyarakat di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dengan harga yang terjangkau. Ini bukan sekadar urusan ekonomi hulu-hilir, ini adalah urusan keadilan sosial yang menjadi akar dari ketahanan nasional.
IKAL Lemhannas sebagai Think Tank Strategis
Di sisi lain, amanah baru Purnomo sebagai Ketua Umum IKAL Lemhannas membuka ruang pengabdian yang lebih luas. Lemhannas adalah kawah candradimuka bagi para pemimpin bangsa—mulai dari militer, birokrat, akademisi, hingga pelaku usaha.
IKAL Lemhannas di bawah kepemimpinan Purnomo harus bertransformasi dari sekadar wadah silaturahmi alumni menjadi sebuah think tank strategis yang progresif.
Studi dalam Journal of Public Policy and Governance mengenai efektivitas think tank dalam pembuatan kebijakan menegaskan bahwa
“sebuah lembaga pemikir akan sangat berdampak jika memiliki proximity (kedekatan eksekutif) dan actionable recommendations (rekomendasi yang siap dieksekusi). Tanpa hal tersebut, riset-riset strategis hanya akan berakhir menjadi tumpukan kertas di laci birokrasi.”
Dengan posisi Purnomo yang berada di dalam lingkaran dekat presiden, arus komunikasi antara para pemikir strategis di IKAL Lemhannas dengan pengambil kebijakan di Istana akan menjadi lebih pendek dan efisien. Tantangan kontemporer seperti keamanan siber, ancaman krisis pangan, dan geopolitik kawasan memerlukan sumbangan pemikiran lintas disiplin ilmu yang komprehensif, yang kini dapat disalurkan secara langsung menjadi kebijakan nyata.
Harmoni untuk NKRI
Dianugerahkannya Penghargaan Bintang Mahaputera Adipurna kepada Purnomo Yusgiantoro pada Agustus 2025 lalu sebenarnya merupakan sinyal jelas dari negara: bahwa dedikasi tanpa batas adalah apa yang dibutuhkan Indonesia saat ini.
Kombinasi peran Purnomo Yusgiantoro sebagai perumus kebijakan energi di Istana dan pemimpin para pemikir di IKAL Lemhannas diharapkan mampu menciptakan harmoni strategis. Ketahanan energi yang kokoh akan menjadi fondasi bagi ketahanan nasional yang tangguh. Pada akhirnya, semua ini adalah tentang bagaimana memastikan bahwa di masa depan, Indonesia tidak hanya mampu bertahan di tengah badai global, tetapi juga keluar sebagai pemenang. (*)
Referensi Jurnal :
1. Rujukan Perspektif Energi: Analisis diadaptasi dari prinsip trilemma energi dalam jurnal internasional bidang energy security (misal: “The Core Dimensions of Energy Security in Developing Nations”).
2. Rujukan Perspektif Organisasi/Think Tank: Diadaptasi dari kajian kebijakan publik mengenai peran epistemic community dalam formulasi kebijakan negara (misal: “Think Tanks and Strategic Policy Advising in Modern Governance”).
